WebPerpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.pdf - Google Drive. WebFeb 4, 2024 · Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengembangan Startegi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo mengatakan, implementasi dari Perpres Nomor 87 Tahun 2024 penting untuk menjadi pedoman agar Indoonesia tangguh menghadapi bencana dalam jangka panjang.
Ketika Jokowi Terbitkan Perpres 87 Tahun 2016 - KOMPASIANA
Webperpres 87 th 2016 ttg pembentukan satgas saber pungli peraturan presiden. tugas satgas saber pungli tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 87 Tahun 2016 Judul Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditetapkan Tanggal 20 Oktober 2016 Diundangkan Tanggal 21 Oktober 2016 Berlaku Tanggal 21 Oktober 2016 Sumber LN No. 202/2016 Tema Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi facebook where are my videos
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 - Pusat Data Hukumonline
WebOct 23, 2016 · Perpres 87 tahun 2016 ini diundangkan langsung oleh Menhumkam Yasona Laoli pada hari yang sama. Pengendali dan Penanggungjawab dari Satgas Saber Pungli : Menko Polhukam, Ketua Pelaksana : Irwasum Polri. Wakil Ketua Pelaksana I: Irjen Kemendagri. Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda Pengawasan. WebPerpres No. 87 Tahun 2024 Dokumen Hukum Dokumen Hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2024 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Lembar Kerja Peraturan Kelengkapan Data: Unduh Webketentuan Pasal 3 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. does red wine have caffeine in it